Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua

06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan, sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua ini.
 
 
"Saya kira perlu ada tambahan personil Polisi dan TNI di wilayah perbatasan yang luas seperti di Papua ini. Karena, menurut Wakapolda, peredaran narkoba banyak ditemukan masuk lewat laut," kata Anggota Baleg, Khatibul Umam Wiranu usai mengunjungi daerah perbatasan di Jayapura, Kamis (5/9).
 
 
Ditambahkannya, perlu ada tindakan yang lebih tegas di daerah perbatasan, seringkali atas nama persaudaraan seperti di perbatasan Jayapura dan Papua Nugini, lalu lintas masuk orang agak longgar.
 
 
Selain itu, perlu adanya regulasi yang mengatur tradisi masyarakat terhadap miras, karena hal itu masih erat kaitannya dengan narkoba.Politisi F-Demokrat ini juga mengapresiasi kinerja Kepala BNN yang berhasil mendeteksi peredaran narkoba melalui tiang pancang  dengan jumlah yang fantastis.
 
 
"Memang Papua menjadi salah satu perbatasan yang sangat krusial untuk memasukkan barang haram ini, terlebih persoalan  personil masih sangat terbatas. Kita akan sampaikan kepada Pimpinan BNN dan Komisi III," tutupnya.
 
 
Sementara itu, Kepala BNNP, Bambang BS mengatakan, perlu tambahan personel untuk mencegah peredaran narkoba di Papua ini. "Anda bisa bayangkan, dari 29 Kabupaten Kota, Baru ada 2 Kantor BNN, di Jayapura dan Mimika. Minimal kami mengajukan tambahan 3 kantor BNN di daerah yang rawan perederan narkoba,"terangnya.(jk,mp)
BERITA TERKAIT
Peringatan Legislator Soal IUP untuk Ormas: Tambang Bukan Sekadar Soal Untung
30-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Edison Sitorus, menyoroti revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)...
Revisi UU Minerba, Demi Kemakmuran Rakyat dan Penambangan Berkelanjutan
25-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Edison Sitorus, menyampaikan pandangannya mengenai revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU...
RUU Minerba sebagai Revolusi Ekonomi untuk Masyarakat Bawah
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aqib Ardiansyah menilai filosofi dasar dari penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat...
RUU Minerba: Legislator Minta Pandangan PGI dan Ormas soal Keadilan Ekologi
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid mengapresiasi masukan yang disampaikan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) terkait...